Home - Nasional - Damayanti Didakwa Terima Suap Miliaran Muluskan Program Aspirasi DPR
Pasang Banner Disini : Hubungi 0823 8639 7918

Damayanti Didakwa Terima Suap Miliaran Muluskan Program Aspirasi DPR

Damayanti Didakwa Terima Suap Miliaran Muluskan Program Aspirasi DPR
Renatha Swasty

RrLWxOBUYe
Mantan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti menunggu sidang perdana nya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/6/2016). Foto: MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti didakwa menerima duit miliaran dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Duit diberikan lantaran Damayanti berhasil mengusulkan beberapa kegiatan program pembangunan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX masuk dalam ‘program aspirasi’ di Komisi V DPR RI dalam RAPBN 2016.

“Terdakwa Damayanti Wisnu Putranti menerima hadiah berupa uang sejumlah SGD328 ribu, Rp1 miliar dalam mata uang dolar Amerika Serikat, dan sejumlah SGD404 ribu dari Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama,” ujar Jaksa Penuntut Umum pada KPK Iskandar Marwanto saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).
Pelesir ke 5 Destinasi Wisata di Brisbane dalam Sehari Iskandar menyebut, pemberian duit pada Damayanti patut diduga untuk menggerakan terdakwa mengusulkan kegiatan pelebaran jalan Tehoru-Laimu dan menggerakkan Budi Supriyanto. Budi diminta agar mengusulkan kegiatan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu di Wilayah BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

“Sebagai usulan ‘program aspirasi’ anggota Komisi V DPR RI supaya masuk dalam RAPBN Kementerian PUPR RI Tahun Anggaran 2016 dan nantinya dikerjakan oleh PT Windhu Tunggal Utama,” beber Iskandar.

Jaksa Iskandar membeberkan suap ini bermula pada Agustus 2015 saat Damayanti bersama anggota Komisi V, di antaranya Fary Djemi Francis, Michael Watimena, Yudi Widiana, dan Mohammad Toha melakukan kunjungan kerja di Maluku dan bertemu dengan Kepala BPJN IX Amran Hi Mustary. Dalam pertemuan itu, Amran mempresentasikan program yang akan diusulkan BPJN IX dalam RAPBN 2016 KemenPUPR.

Selanjutnya dalam rangka penyusunan APBN Tahung Anggaran 2016 KemenPUPR sekitar September 2015 diadakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) di Hotel Le Meridien antara Komisi V DPR RI dengan KemenPUPR.

“Dalam kesempatan tersebut Amran Hi Mustary bertemu dengan terdakwa dan mengatakan ‘Bu nanti aspirasi ibu ditaruh di tempat saya saja di Maluku, nanti ajak teman-teman yang mau siapa’ yang kemudian dijawab oleh terdakwa ‘Ya nanti saya kabari’,” ujar Iskandar.

Selanjutnya pada Oktober 2015, bertempat di Hotel Ambhara Jakarta Selatan, terdakwa mengajak temannya Dessy Ariyanti Edwin, dan Julia Prasetyarini alias Uwi bertemu Budi Supriyanto, Amran Hi Mustary, Fathan dan Alamuddin Dimyati Rois serta beberapa staf BPJN IX. Dalam pertemuan itu, Amran menyampaikan program pembangunan Tahun Anggaran 2016 di BPJN IX. Di antaranya pelebaran jalan Tehoru-Laimu dan kegiatan rekonstruksi jalan Werinamu-Laimu di Provinsi Maluku.

PEMERIKSAAN LANJUTAN TRIO DAMAYANTI CS
Tersangka Damayanti Wisnu Putranti saat memasuki gedung KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Dalam pertemuan itu, kata Jaksa Iskandar, Amran menyampaikan adanya fee 6 persen dari nilai besaran program pembangunan yang akan diberikan kepada masing-masing anggota Komisi V yang mengusulkan program itu sebagai ‘program aspirasinya’.

“Atas penyampaian Amran terdakwa menyatakan keberatan karena berdasarkan pengalaman anggota DPR RI sebelumnya untuk wilayah Papua anggota DPR RI mendapatkan fee 7 persen. Amran mengatakan bahwa di wilayah Maluku tidak sebesar itu,” ujar Iskandar.Usai kesepakatan, Damayanti, Budi, Fathan dan Alamuddin menyatakan kesiapannya untuk menjadikan beberapa kegiatan program pembangunan BPJN IX sebagai usulan ‘program aspirasi’ Komisi V yang diupayakan masuk dalam RAPBN 2016.

Untuk menindaklanjuti komitmen fee, Budi meminta tolong pada terdakwa untuk meminta bantuan Dessy Ariyanti Edwin dan Julia Prasetyarini alias Uwi mengurus pemberian fee dari rekanan. Permintaan Budi tersebut disanggupi oleh Damayanti.

Selanjutnya, beber Jaksa Iskandar, Damayanti, Dessy dan Uwi dipertemukan dengan Abdul Khoir oleh Amran. Di sana Amran menjelaskan Damayanti memiliki program aspirasi yang akan diusulkan ke BPJN IX, yaitu kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu dengan nilai kegiatan Rp41 miliar. Sedangkan program aspirasi milik Budi terkait kegiatan rekonstruksi jalan Werinamu-Laimu dengan nilai kegiatan Rp50 miliar.

Dalam kesempatan itu, Amran kembali menegaskan Damayanti bakal kebagian enam persen. “Selanjutnya terdakwa menyetujui Abdul Khoir yang akan mengerjakan program pembangunan yang diusulkan oleh terdakwa dan Budi serta menyampaikan pula bahwa untuk urusan terkait hal tersebut agar berkoordinasi dengan Dessy dan Uwi,” beber Jaksa Iskandar.

Damayanti Wisnu Putranti MI Rommy Pujianto600(1)
Tersangka Damayanti Wisnu Putranti saat keluar gedung KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Atas usulan Damayanti, disanggupi fee untuk Dessy dan Uwi masing-masing satu persen. Damayanti mendapat delapan persen, disepakati pula Budi mendapat delapan persen. Damayanti juga meminta duit untuk keperluan Pilkada Jawa Tengah.

Setelah kesepakatan, Damayanti mengutus staf ahlinya Ferri Anggrianto untuk mengecek program aspirasi yang diusulkan anggota Komisi V DPR RI di KemenPUPR. “Dan memperoleh penjelasan bahwa usulan program aspirasi milik terdakwa telah disetujui oleh KemenPUPR dan pimpinan Komisi V DPR RI. Informasi tersebut kemudian disampaikan oleh Ferri Anggrianto kepada terdakwa,” beber Jaksa Iskandar.

Usai dapat kepastian terdakwa memerintahkan Dessy menghubungi Abdul Khoir guna menanyakan realisasi fee dari program aspirasi milik terdakwa yang akan diserahkan melalui Dessy.

Selanjutnya pada 25 November 2015 Abdul Khoir menyerahkan uang sejumlah Rp3,28 miliar yang ditukar dalam mata uang Singapura dolar. Juga diserahkan Rp1 miliar untuk memenuhi permintaan guna keperluan pilkada.

Pada 7 Januari 2016, Dessy dan Uwi menemui Abdul Khoir. Dalam pertemuan itu Abdul Khoir menyerahkan duit sejumlah SGD404 ribu. Duit merupakan fee untuk Budi Supriyanto yang diserahkan melalui Damayanti.

Terkait penerimaan uang itu Damayanti didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan jaksa, Damayanti tidak bakal mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sidang selanjutnya mengagendakan pemeriksaan saksi. “Iya saya mengerti yang mulia dan saya menyesal yang mulia,” ujar Damayanti. (MBM) sumber : http://news.metrotvnews.com/

Komentar Pembaca

komentar

#Tag : Riau | Berita Riau | Berita Rokan Hilir | Pekanbaru | Berita PekanbaruKampar | Siak | Walikota Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul 
Untuk Pemasangan Iklan Hubungi Kami : 0823 8639 7918

Check Also

Tampilan Jokowi yang Kembali Formal Saat Blusukan

Jakarta – Presiden Joko Widodo ‘hobi’ bergaya kasual saat blusukan dan kunjungan ke daerah belakangan …