Home - Riau - DPD RI Bersama Pemprov Riau Bahas Dana Bagi Hasil Migas
Pasang Banner Disini : Hubungi 0823 8639 7918

DPD RI Bersama Pemprov Riau Bahas Dana Bagi Hasil Migas

 

migas
 

 

 

 

PEKANBARU – Dalam rangka untuk mendapatkan pandangan dan masukan yang komperhensif sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah dalam menyusun pertimbangan terhadap RUU APBN tahun anggaran 2016, Budget office Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Sekretaris daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Amhad Hijazi menggelar rapat di ruang rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau.
Rapat tersebut digelar dalam rangka kerangka acuan kerja studi dan survey lapangan Budget office DPD RI, dengan memilih tema “Pokok-pokok pikiran penyusunan RAPBN 2017” dan sub tema Peranan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi percepatan pembangunan daerah.
Rapat dipimpin oleh Sekda Prov Riau Ahmad Hijazi, dan dihadiri oleh Ketua Tim Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang beserta jajaranya, diantaranya anggota DPD RI asal Riau Abdul Ghafar Usman, dan tampak hadir juga pejabat esselon II dan III dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Ahmad Hijazi pada saat menyampaikan sambutanya mengatakan, sangat menyambut baik kedatangan DPD RI komite IV yang diketuai oleh Ajiep Padindang. Sekda berharap pertemuan ini dapat memberikan manfaat yang positif dalam mensinergikan program pusat dan daerah.
“Kami sangat menyambut baik kedatangan Tim komite IV DPD RI. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan kebijakan pembangunan kewilayahan, sinergi pusat daerah dan antar daerah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah secara terarah dan sitematik,” ujar Ahmad HIjazi, Selasa (9/8/16).
Tim Komite IV DPD RI, H.Ajiep Padindang menjelaskan, komite IV DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK, pajak, dan usaha mikro, kecil dan menengah.
“DPD RI dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya yang berkaitan dengan bidang anggaran APBN, APBD, perimbangan keuangan pusat dan daerah,” kata Ajiep.
“Sebagaimana dimuat dalam pasal 22D UUD tahun 1945 didukung oleh tim ahli ekonomi dan anggaran yang terhimpun dalam pusat pengkaji dan pengawasan anggaran pusat dan daerah (Budget Office) DPD RI sebagai unit kajian yang memberikan input akademik dalam hal anggaran kepada DPD RI,” katanya lagi.(MC Riau//

Komentar Pembaca

komentar

#Tag : Riau | Berita Riau | Berita Rokan Hilir | Pekanbaru | Berita PekanbaruKampar | Siak | Walikota Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul 
Untuk Pemasangan Iklan Hubungi Kami : 0823 8639 7918

Check Also

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais bakal berlebaran dan Jadi Khatib Shalat Ied di Pekanbaru

  PEKANBARU – Mantan Ketua MPR RI Amien Rais bakal berlebaran di Pekanbaru. Ia juga …