Home - Riau - Kota Pekanbaru - Pekanbaru Terima Opini WDP 2014 Firdaus: Kita Harus Naik Kelas
Pasang Banner Disini : Hubungi 0823 8639 7918

Pekanbaru Terima Opini WDP 2014 Firdaus: Kita Harus Naik Kelas

Firdaus: Kita Harus Naik Kelas
Pekanbaru Terima Opini WDP 2014
pemerintah-kota-pekanbaru_rgsmh_2829
TUTELAH.COM – PEKANBARU – Terhitung tiga tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Firdaus ST MT-Ayat Cahyadi SSi, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selalu mendapatkan raport merah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Pemko Pekanbaru memperoleh status opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2014.

Pemberian opini tersebut dilakukan di aula Kantor BPK Perwakilan Riau, Senin (1/6/2015). Kepala BPK Perwakilan Riau, Drs Widiyatmantoro menyerahkan langsung kepada Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril dan Walikota Pekanbaru, Firdaus MT.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 dikemas dalam tiga buku. Di antaranya memuat laporan keuangan pemerintah dan opini atas laporan keuangan tersebut. Kemudian, buku ke II memuat sistem pengendalian intern dan buku III adalah LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan Pemko Pekanbaru terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan diumumkanya hasil opini WDP atas laporan keuangan Pemko Pekanbaru tahun 2014, itu artinya sejak masa kepemerintahan Firdaus – Ayat Cahyadi, Pemko Pekanbaru tidak pernah sekalipun mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

Kepala BPK Perwakilan Riau, Widiyatmantoro mengatakan pada Selasa (2/6), opini WDP atas laporan keuangan Pemko Pekanbaru tahun anggaran 2014 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, diakibatkan lemahnya sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan.

“BPK menemukan beberapa sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan Pemko Pekanbaru yang dinilai BPK lemah,” ungkapnya.

Dari hasil lemah tersebut di antaranya, penyajian piutang pajak reklame yang tidak akurat. Kemudian, nilai piutang retribusi izin mendirikan bangunan tidak dapat diyakini kewajarannya. Selanjutnya, BPK juga menemukan aset tetap Pemko Pekanbaru pada neraca 31 Desember 2014 belum disajikan secara lengkap dan akurat. Selain itu, BPK juga menemukan tanah Hak Pengelolaan (HPL) ternyata belum tercatat di neraca.

Tak sekedar itu saja, BPK juga menemukan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang undangan dalam pengelolaan keuangan keuangan daerah.

“Seperti, pemberian insentif pemungutan PPJU PLN tidak sesuai ketentuan. Pemberian belanja subsidi kepada bus TMP tidak sesuai ketentuan. Kemudian, pengelolaan belanja hibah belum sepenuhnya sesuai ketentuan,”paparnya.

Sementara itu Walikota Pekanbaru, Firdaus ST MT usai menerima opini WDP atas laporan keuangan Pemko Pekanbaru tahun 2014, mengatakan beberapa poin yang menjadi catatan bagi Pemko Pekanbaru yang sudah lama merindukan WTP.

“Kalau tidak ada barangnya, tidak tertutup kemungkinan kita akan lakukan pemutihan, tapi tetap melalui mekanisme dan prosedur yang ada. Seperti laptop itu bangkai saja entah dimana lagi,”katanya.

Firdaus mengaku, belum diraihnya opini Wajar Tanpa Pengeculaian atau WTP, akibat dari belum tuntasnya data-data yang disajikan oleh pihaknya. Sehingga masih ada temuan di sana-sini.

“Makanya kami bertekad dengan didampingi dari BPKP kami berharap catatan ini bisa kita selesaikan dan di tahun 2015. Kita tidak mau tinggal kelas terus, kita harus naik kelas dengan meraih opini WTP,” tutup Firdaus ST MT. (Humas Pemko)///red.

Komentar Pembaca

komentar

#Tag : Riau | Berita Riau | Berita Rokan Hilir | Pekanbaru | Berita PekanbaruKampar | Siak | Walikota Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul 
Untuk Pemasangan Iklan Hubungi Kami : 0823 8639 7918

Check Also

Komisi VIII DPR RI Kunjungan Kerja ke Riau, Pengawasan DPR terhadap kinerja semua mitra komisi VIII

Pekanbaru-Asisten Administrasi Umum Setdaprov Riau Kasiaruddin pimpin Pertemuan Pemerintah Provinsi Riau dengan Tim Komisi VIII …