Home - Advertorial - Proyeksi Pendapatan Daerah, Efisiensi Kebijakan APBD 2016
Pasang Banner Disini : Hubungi 0823 8639 7918

Proyeksi Pendapatan Daerah, Efisiensi Kebijakan APBD 2016

 

fun-bike

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan danprospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi umber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah. “Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu 2013-2014 realisasi pendapatan Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan peningkatan, Sedangkan tahun 2015 tahun berjalan ditetapkan anggaran pendapatan yang juga meningkat.

Kebijakan keuangan daerah dan sumber pendapata daerah dirumuskan dalam kebijakan di bidang keuangan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memaksimalkan belanja yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan mengoptimalkan pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2016 dan 2017 diproyeksikan meningkat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir 2016,” Kata Bupati Rohil H Suyatno, pendapatan tersebut tersebut disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang syah.

Proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 dan 2017 berasal dari pendapatan pajak daerah yang diproyeksikan berdasarkan data historis pendapatan pajak daerah dari tahun 2011-2014 . Kenaikan dari penerimaan pajak daerah ini pada tahun 2015 dan 2016 karena sudah efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009

Perkiraan tersebut berdasarkan rata-rata kenaikan penerimaan bagi hasil tahun sebelumnya. Perkiraan ini karena semakin meningkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor (BBNKB) seiring dengan meningkat ekonomi masyarakat
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut Menurut Bupati seperti yang termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016 diperlukan langkah-langkah strategis yaitu Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah.

 

makam-pahlawan
Sementara itu alokasi padajenis-jenis belanja untuk belanja tidak langsung selama kurun waktu 2013-2014 secara keseluruan rata-rata 25,41%. Untuk belanja tidak langsung terlihat realisasi meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2014 sebesar 0,34%. Sementara itu untuk belanja langsung di Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2013-2014 terlihat bahwa terjadi penurunan sebesar 9,51 persen

“Selain itu kita juga perlu Review Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah,” Jelas Bupati

kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isue yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 ini diarahkan Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan. kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

 

apbd-p
Wakil Ketua DPRD Rohil, Suyadi SP

Pembahasan KUA dan PPAS selama dua hari, tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rokan hiir (Rohil), maka akan dilakukan pesahkan APBD Perubahan Rohil tahun 2016 senilai Rp 2,3 terliun.
Demikian disampaikan Wakil Ketua I DPRD Rohil, Suyadi SP, Kamis malam (9/11/2016) diruang kerjanya. “Setelah itu, lanjut Suyadi akan ada nantinya penyampaian pandagan umum fraksi-fraksi dan dilanjutkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi,” sebutnya.

Setelah jawaban pemerintah nantinya Dewan, akan melakukan pembahasan dan melakukan cek lagi yang mana tidak sesuai, setelah itu akan kita lakukan pengesahan APBD Perubahan, Adapun APBD Perubahan adalah untuk asumsi belanja dareah.
Lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, untuk APBD Perubahan 2016 pihaknya banyak melakukan penundaan kegiatan belanja atau melakukan pencoretan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak perlu. Salah satu kegiatan yang di coret adalah belanja makan dan minum.
Bayangkan saja APBD murni, nilainya bersekitar Rp 2,9 terliun sekarang APBD Perubahan yang dibahas senilai Rp 2,3 trliiun itu semua berdampak dari penurunan DBH. “Makanya kegiatan yang bersifat tidak perlu dan menghabiskan anggaran ditunda,” jelasnya.

Komentar Pembaca

komentar

#Tag : Riau | Berita Riau | Berita Rokan Hilir | Pekanbaru | Berita PekanbaruKampar | Siak | Walikota Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul 
Untuk Pemasangan Iklan Hubungi Kami : 0823 8639 7918

Check Also

Pembangunan Sarana Jalan sebagai penunjang Perekonomian Rokan Hilir

TUTELAH.com – BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) meminta pemerintah desa yang ada …