Home - Riau - Kabupaten Rokan Hilir - sidang perdata dengan agenda mediasi terkait kasus tumpang tindih lahan
Pasang Banner Disini : Hubungi 0823 8639 7918

sidang perdata dengan agenda mediasi terkait kasus tumpang tindih lahan

TUTELAH.COM – Pengadilan Negri ujung tanjung kembali menggelar sidang perdata dengan agenda mediasi terkait kasus tumpang tindih lahan yang di lakukan oleh tergugat satu (1) Pt.Jatim Jaya Perkasa di wilayah kepenghuluan pedamaran teluk bano dua (2) kabupaten Rokan hilir.Luas lahan yang di tumpang tindihkan oleh Pt.Jatim Jaya Perkasa seluas seribu lima ratus hektar (1500) Ha.

Desa pedamaran termasuk dalam Hak Pengelolaan (HPL) karena luas desa pedamaran jauh di atas dan jauh di bawah,diperkirakan luas desa pedamaran lebih kurang sepuluh ribu hektar (10.000) hektar.Desa pedamaran dulu nya transmigrasi tepat pada tahun 1980 dan 1981,luas lahan transmigrasi di pedamaran lebih kurang sembilan ribu dua ratus hektar (9200) Ha.

Perbuatan cacat hukum yang dilakukan oleh tergugat dua (2) yang tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan sertifikat HGU no sebelas (11) tanggal 10 maret 2005 atas nama tergugat satu (1).Perbuatan tergugat dua (2) yang telah lalai dan tidak melaksanakan intruksi kementrian Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional serta intruksi kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau untuk menyelesaikan permasalahan lahan yang tumpang tindih seluas -+ 1.500 Ha.

Transmigrasi terdiri dari lima (5) blok,yaitu blok a,b,c,d,dan blok e,blok a,b,dan blok c,sudah terbentuk kampung atau desa seperti desa Rokan baru pesisir,desa Rokan baru dan desa mekar sari.Sementara untuk blok d dan blok e adalah termasuk wilayah pedamaran dan wilayah Rokan satu (1).Pt.jatim jaya perkasa memfloting lahan di wilayah pedamaran,luas lahan yg di floting oleh Pt.jatim jaya perkasa seluas seribu lima ratus hektar (1500) Ha.

Menurut keterangan salah satu perwakilan dari masyarakat Suwanto,yang beri keterangan ini bukanlah kami,tetapi yang pempunyai lahan yaitu kementrian transmigrasi, karena warga pedamaran takut kedepannya terjadi konflik horizontal, karena lahan yang limaratus (500) hektar adalah murni milik masyarakat pedamaran yang dulunya lahan ini sudah di kelola oleh masyarakat.

Kementrian transmigrasi yang mempunyai lahan ini,dan sudah ada sertfikatnya.Kenapa kok bisa surat HGU bisa diatas surat
HPL,surat hgu di keluarkan pada tahun 2005,sementara surat hpl di keluarkan pada tahun 1993.
Majelis hakim di pimpin oleh ketua Lukmanulhakim dan hakim anggota Rina Yose SH dan Crimson SH MH serta panitra pengganti Rica Simbolon SH.Penasehat hukum dari warga pedamaran Andrian Sitopul SH MH tetapi tisak bisa hadir dalam persidangan karena ada halangan.

Lap: TO.

Komentar Pembaca

komentar

#Tag : Riau | Berita Riau | Berita Rokan Hilir | Pekanbaru | Berita PekanbaruKampar | Siak | Walikota Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul 
Untuk Pemasangan Iklan Hubungi Kami : 0823 8639 7918

Check Also

Pakibra Rohil wisata ke Pulau Jemur dan Bandung

ROHIL-Pemkab Rohil menjanjikan perjalanan wisata ke Pulau Jemur dan berkunjung ke Kota Bandung bagi pasukan …