Home - Riau - Warga Meranti Kecewa Perlakuan Semena-mena Pendamping PKH
Pasang Banner Disini : Hubungi 0823 8639 7918

Warga Meranti Kecewa Perlakuan Semena-mena Pendamping PKH

Warga Meranti Kecewa Perlakuan Semena-mena Pendamping PKH

warga-meranti-kecewa-perlakuan-semena-mena-pendamping-pkh

 

 

 

 

 

 

Keluarga pasangan Yuzar dan Nurhayati. (san)

TUTELAH.COM, SELATPANJANG – Perlakuan semena-mena dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dialami keluarga pasangan Nurhayati (37) dan suaminya Yuzar (36), warga Jalan Perumbi Desa Banglas, Kecamatan Tebingtinggi, Kepulauan Meranti, Riau.

Pasalnya, kartu PKH dari program Kementerian Sosial RI, yang mereka dimiliki sejak tahun 2014 lalu, telah diambil dari anaknya di rumah oleh Pendamping PKH bernama Mahendra, tanpa sepengetahuan pasangan suami istri ini saat sedang pergi bekerja.

“Dia datang ke rumah langsung minta kartu PKH sama anak kami, kemudian kartu itu dia bawa pergi. Padahal kami (suami istri) sedang bekerja di pasar,” cerita Nurhayati kepada wartawan di rumahnya, Kamis (21/7/2016).

Ibu empat anak yang bekerja sebagai tukang masak di salah satu cafe di Kota Selatpanjang ini mengatakan, suaminya yang sehari hari menjadi buruh angkut di Pelabuhan, juga sangat kecewa atas perlakuan sepihak Pendamping PKH itu.

“Dia bilang ke anak saya dirumah, kartu itu diambil karena saya tidak melaksanakan imunisasi terhadap anak saya yang masih balita. Apakah ini wajar pak!,” keluh Nurhayati.

Ketika masalah itu dikonfirmasikan kepada Pendamping PKH Kelompok 6, bernama Mahendra, dirinya membenarkan bahwa telah mengambil Kartu PKH dari keluarga tersebut. Alasannya, keluarga itu tidak aktif di kegiatan pos yandu.

Sementara Kepala Bidang Sosial pada Dinsosnakertrans Kepulauan Meranti, Drs Muhammad Mahdi, yang membawahi pembinaan Program Keluarga Harapan itu mengatakan, dirinya belum menerima laporan dari Mahendra menyangkut persoalan tersebut.

“Nanti kita minta laporan kenapa KTA itu diambilnya, karena memang harus sesuai prosedur jika ada hal-hal yang menyangkut kelalaian dari pemegang KTA PKH,” kata Mahdi.

Seharusnya, jelas Mahdi, pemberian sanksi mesti didahului dengan peringatan-peringatan, dan tidak serta merta menarik KTA PKH yang dimiliki keluarga itu.

“Pemberian sanksi dan peringatan itu sendiri merupakan kewenangan Dinas melalui Bidang Sosial. Sedangkan Pendamping PKH yang ada disetiap Kecamatan, memiliki tugas pendampingan dan validasi data,” jelas Mahdi. MC Riau

Komentar Pembaca

komentar

#Tag : Riau | Berita Riau | Berita Rokan Hilir | Pekanbaru | Berita PekanbaruKampar | Siak | Walikota Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul 
Untuk Pemasangan Iklan Hubungi Kami : 0823 8639 7918

Check Also

Mantan Ketua MPR RI Amien Rais bakal berlebaran dan Jadi Khatib Shalat Ied di Pekanbaru

  PEKANBARU – Mantan Ketua MPR RI Amien Rais bakal berlebaran di Pekanbaru. Ia juga …